Ingin Jadi Bank Digital RI? Tulis Jejeran Persyaratan OJK Ini
Ingin Jadi Bank Digital RI? Tulis Jejeran Persyaratan OJK Ini

Ingin Jadi Bank Digital RI? Tulis Jejeran Persyaratan OJK Ini

Lama ditunggu-tunggu semenjak Juni lalu, Kewenangan Jasa Keuangan (OJK) pada akhirnya melaunching Ketentuan OJK (POJK) terkini berkenaan Bank Umum pada Kamis (19/8/2021) yaitu POJK No. 12/POJK.03/2021 mengenai Bank Umum.
Ketentuan yang ditandatangani Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada 30 Juli dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM) Yasonna H Laoly di tanggal yang serupa ini berisikan 19 bab dan 160 pasal.
Satu diantara yang disebutkan akan ditata dalam POJK dengan nomor yaitu bank digital.
Ketentuan itu mengatakan pengertian bank digital ialah bank BHI (bank memiliki badan hukum Indonesia) yang sediakan dan jalankan aktivitas usaha khususnya lewat aliran electronic tanpa kantor fisik selainnya KP (kantor pusat) atau memakai kantor fisik terbatas.

BACA JUGA  6 Opsi Sumber Pendanaan Terbaik Untuk Membuka Usaha Waralaba

OJK dalam hal ini menjelaskan bahwa bank digital hanya punya satu kantor fisik utama yaitu Kantor Pusat.
Sebagai pembanding dengan bank umum, OJK memutuskan enam syarat untuk bank agar dikatakan sebagai bank digital.
Pertama, mempunyai mode usaha dengan pemakaian tehnologi yang inovatif dan aman dalam layani keperluan nasabah.
Ke-2 , mempunyai kekuatan untuk mengurus mode usaha perbankan digital yang prudent dan berkaitan.
Ke-3 , mempunyai management resiko secara mencukupi. Ke-4, penuhi faktor tata urus terhitung pemenuhan direksi yang memiliki kapabilitas di bagian tehnologi info dan kapabilitas lain seperti diartikan dalam ketetapan OJK berkenaan penilaian kekuatan dan kepatutan.
Adapun persyaratan ke-5 dan ke enam ialah jalankan pelindungan pada keamanan data nasabah dan memberinya usaha yang kontributif pada perubahan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.
OJK atur jika pendirian bank digital dapat dilaksanakan dengan 2 pilihan, pertama pendirian bank memiliki badan hukum Indonesia (BHI) jadi bank digital atau alih bentuk dari bank umum jadi bank digital.
Jika pilihan pertama kali yang dilakukan karena itu pendirian bank digital sama dengan pendirian BHI yaitu modal disetorkan minimum Rp 10 triliun.
Tetapi, ada pula penataan khusus, yaitu setoran modal di saat permintaan untuk mendapat kesepakatan konsep pendirian bank digital bisa disanggupi sedikitnya 30%, yaitu Rp 3 triliun.
Kesepakatan konsep sebagai kesepakatan untuk lakukan penyiapan pendirian bank BHI, jadi satu dari 2 tahapan pendirian BHI. Satu tingkatan kemudian yaitu ijin usaha yang disebut ijin yang diberi untuk lakukan aktivitas usaha bank BHI sesudah babak penyiapan (Pasal 14 POJK itu).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana, menjelaskan intisari penataan dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 mengenai Bank Umum lebih dititikberatkan ke pengokohan ketentuan kelembagaan.
Pengokohan ini dimulai dari syarat pendirian bank baru dan faktor operasional, meliputi diantaranya peringkasan dan pemercepatan hal pemberian izin pendirian bank, jaringan kantor, penataan proses usaha terhitung service digital atau pendirian bank digital, s/d pengakhiran usaha.
“Wabah sudah menggerakkan alih bentuk digital di bidang perbankan jadi satu kebenaran. Keadaan begitu mewajibkan perbankan untuk tempatkan alih bentuk digital sebagai fokus dan sebagai salah satunya taktik dalam usaha kenaikan daya saing bank. Dengan begitu, POJK ini akan menggerakkan pemercepatan alih bentuk digital bidang perbankan,” kata Heru, dalam info sah, Kamis (19/8).
POJK mengenai Bank Umum ini menegaskan pemahaman bank digital yakni bank yang sekarang ini sudah lakukan digitalisasi produk dan service (incumbent), atau lewat pendirian bank baru langsung dengan status full digital banking.
Dalam ketentuan ini, OJK menegaskan pengertian bank digital. Akan tetapi, OJK tidak mendikotomikan di antara bank yang sudah mempunyai service digital, bank digital hasil alih bentuk dari bank incumbent, atau bank digital yang tercipta lewat pendirian bank baru (full digital bank). Bagaimana juga bank teruslah bank, bank is bank,” kata Heru.
Awalnya OJK sampaikan ada tujuh bank yang ajukan ijin jadi bank digital. Ini sebagai tanggapan atas makin meriahnya transakaki perbankan lewat program di telephone selular (mobile apps).
Ke-7 bank itu yaitu:
1. PT Bank BCA Digital
2. PT Bank BRI Agroniaga Tbk, (AGRO)
3. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB)
4. PT Bank Capital Tbk (BACA)
5. PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI)
6. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW)
7. PT Bank KEB Hana.

BACA JUGA  Tips Memilih Lantai Rumah Yang Tepat Agar Terlihat Elegan